“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan bahwa langkah responsif ini merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Menurut Mouris, keduanya menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari lembaga legislatif melalui tindakan konkret.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.
Dari hasil peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun sejumlah skema penanganan yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi.
Rencana tersebut mencakup normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, serta penguatan kolaborasi teknis lintas sektor guna mewujudkan sistem infrastruktur yang lebih andal dan berkelanjutan di Kota Batam./Red.
