Selain masalah pembangunan, Budiarman juga mengungkapkan krisis representasi politik yang tengah dialami Pulau Nias. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, tidak ada satupun putra daerah yang menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kondisi ini membuat aspirasi masyarakat Nias kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran nasional.
“Tanpa suara di pusat, masalah kita cuma jadi omongan kosong. Itu kenapa kita butuh dialog langsung dengan Wapres – bukan cuma mendengar dari pemerintah daerah atau tokoh yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, AMPERA mendesak Wapres membuka ruang bertemu dengan elemen masyarakat sipil yang sebenarnya merasakan masalah sehari-hari: aktivis, pimpinan organisasi massa (ormas), orang tua kampung (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mahasiswa. Menurut Budiarman, suara mereka adalah potret paling jujur atas kekurangan pelayanan publik dan kegagalan tata kelola.
“Tanpa keterlibatan gerakan rakyat, kunjungan ini cuma menghasilkan kesimpulan semu. Kita mau Wapres jadi jembatan antara rakyat Nias dan pusat – kayak yang sering dilakukan Pak Jokowi,” tegasnya.
Budiarman menutup ucapannya dengan harapan bahwa kunjungan Wapres ini akan menjadi titik balik. “Kita berharap kebijakan nasional akan lebih adil dan berpihak.
“Negara harus menunjukkan komitmen nyata untuk membawa kesejahteraan dan keadilan sosial ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk Pulau Nias,” tandasnya./Red.
