Menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias (21–22 Desember 2025), Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus panggilan tegas.
Apresiasi tersebut diharapkan teladani sikap Presiden Ke-7 Joko Widodo yang senang turun lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Kehadiran pejabat tinggi negara di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mengakhiri ritual kunjungan yang hanya menghasilkan laporan formal tanpa perubahan nyata.
Di tengah suasana warung kopi yang ramai di Kota Gunungsitoli, Sabtu (20/12), Koordinator AMPERA Budiarman Lahagu menegaskan bahwa Pulau Nias adalah cermin nyata dari ketidakseimbangan pembangunan nasional yang masih parah.
Menurutnya, kunjungan Wapres tidak boleh sekadar “perjalanan resmi” yang hanya dicatat dalam arsip, melainkan harus menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini gagal menyentuh akar persoalan rakyat.
“Ketertinggalan Pulau Nias bukan karena masyarakatnya tidak mampu, tapi karena pemerintah pusat kurang perhatian dan konsisten dalam menghadapi tantangan geografis dan struktural kita,” ungkap Budiarman dengan nada tegas, sementara wartawan mencatat setiap kata katanya.
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menekankan, kehadiran Wapres harus dimanfaatkan untuk melihat kondisi riil yang jarang tercatat dalam laporan resmi. Mulai dari infrastruktur dasar yang terbatas – jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak – hingga masalah kelistrikan yang sering gangguan selama berjam-jam.
Tidak ketinggalan, kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, serta tata kelola layanan negara yang dianggap kurang optimal juga menjadi sorotan utama.
Selain masalah pembangunan, Budiarman juga mengungkapkan krisis representasi politik yang tengah dialami Pulau Nias. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, tidak ada satupun putra daerah yang menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kondisi ini membuat aspirasi masyarakat Nias kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran nasional.
“Tanpa suara di pusat, masalah kita cuma jadi omongan kosong. Itu kenapa kita butuh dialog langsung dengan Wapres – bukan cuma mendengar dari pemerintah daerah atau tokoh yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, AMPERA mendesak Wapres membuka ruang bertemu dengan elemen masyarakat sipil yang sebenarnya merasakan masalah sehari-hari: aktivis, pimpinan organisasi massa (ormas), orang tua kampung (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mahasiswa. Menurut Budiarman, suara mereka adalah potret paling jujur atas kekurangan pelayanan publik dan kegagalan tata kelola.
“Tanpa keterlibatan gerakan rakyat, kunjungan ini cuma menghasilkan kesimpulan semu. Kita mau Wapres jadi jembatan antara rakyat Nias dan pusat – kayak yang sering dilakukan Pak Jokowi,” tegasnya.
Budiarman menutup ucapannya dengan harapan bahwa kunjungan Wapres ini akan menjadi titik balik. “Kita berharap kebijakan nasional akan lebih adil dan berpihak.
“Negara harus menunjukkan komitmen nyata untuk membawa kesejahteraan dan keadilan sosial ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk Pulau Nias,” tandasnya./Red.
