Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa Job Fair Batam 2025 harus dimaknai bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai langkah konkret dan terstruktur dalam mewujudkan keadilan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Mas Kamal – sapaan akrabnya, menanggapi pembukaan Job Fair oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Kampus Universitas Putera Batam (UPB) Tembesi, Selasa (05/08/25).
Dalam kegiatan yang diikuti 86 perusahaan dengan membuka 1.185 lowongan kerja itu, Kamal menekankan bahwa keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi semangat utama.
“Kami di DPRD menaruh perhatian besar terhadap ketimpangan yang terjadi: investasi naik, tapi pengangguran tetap tinggi. Artinya, ada yang tidak sinkron. Di sinilah negara—dalam hal ini Pemko Batam—harus hadir dengan keberpihakan yang jelas,” tegas Mas Kamal.
Menurutnya, DPRD tidak ingin Job Fair hanya menjadi etalase semata tanpa berdampak nyata terhadap pengurangan angka pengangguran di Batam. Ia mendesak adanya regulasi dan kebijakan afirmatif agar rekrutmen tenaga kerja di Batam benar-benar memberi ruang bagi anak-anak tempatan.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton di kota sendiri. Saya mendorong agar perusahaan yang beroperasi di Batam diwajibkan memberikan porsi minimal untuk warga lokal, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, 15 hingga 20 persen. Bahkan itu masih minimum,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Mas Kamal yang juga sekretaris PWNU Kepri ini juga menyoroti praktik vendor outsourcing yang berasal dari luar daerah, yang kerap menjadi biang keladi menurunnya serapan tenaga kerja lokal. Ia menyebut, DPRD akan mengawal dan mengevaluasi kerja sama antara perusahaan dan penyedia tenaga kerja.
“Jika vendor dari luar, maka tenaga kerja dari luar yang masuk. Ini bukan soal anti-pendatang, tapi soal keadilan ekonomi bagi warga Batam. Investasi harus menyuburkan tanah tempatnya tumbuh, bukan hanya menghasilkan angka pertumbuhan tanpa pemerataan,” katanya.
Lebih lanjut, Mas Kamal mendukung langkah Wali Kota Amsakar untuk mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan revitalisasi SMK agar sejalan dengan kebutuhan industri digital, termasuk di bidang artificial intelligence dan teknologi informasi.
“Kami akan mengawal anggaran dan kebijakan untuk memastikan BLK dan SMK di Batam bisa mencetak lulusan yang benar-benar siap kerja, bukan hanya siap lulus,” tambahnya.
