Dikatakannya, ketidakhadiran Wali Kota berpotensi mempercepat delegitimasi kekuasaan, memicu kekecewaan kolektif, dan membuka jalan bagi eskalasi perlawanan rakyat yang lebih luas dan terorganisir.
Secara politik, publik menilai keputusan memprioritaskan perjalanan dinas ketimbang menemui demonstran sebagai sinyal jelas bahwa aspirasi rakyat ditempatkan di urutan paling buncit dalam hierarki kekuasaan.
Hal ini memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah lebih nyaman berdampingan dengan agenda elite daripada berkontak langsung dengan kenyataan sosial di lapangan.
AMPERA menegaskan bahwa rakyat Gunungsitoli tidak sedang mencari sensasi atau konflik, melainkan menuntut kehadiran pemimpin yang berani berdialog, terbuka terhadap kritik, dan tidak bersembunyi di balik protokoler kekuasaan.
“Jika hari ini pemimpin menutup pintu, maka jangan salahkan jika besok rakyat mengetuknya dengan lebih keras. Sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang abai akan ditagih oleh rakyat,” pungkas Agri Handayan Zebua./S. Zebua.
