Menyedihkan memang apa yang disampaikan anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang menganggap kalau Aceh begitu tergantung dengan dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat.
Terjadi sesat fikir dari yang bersangkutan dimana Aceh hanya dapat membangun jika dana otsus (otoritas khusus) tersebut diberikan ke Pemerintah Aceh. Terkesan Naif sekali.
Seperti disampaikan oleh Juru bicara KPA Aceh Zakaria N Yacob atau yang lebih kita kenal dengan Jack Libya, MOU Helsinki jangan di tarik tarik kedalam permasalahan politik praktisi yang meniscayakan perjuangan rakyat Aceh menuntut keadilan dan kesejahteraannya.
“Kita boleh mengesampingkan tuntutan kedaulatan Aceh dalam Ketatanegaraan Indonesia saat ini, dan MOU Helsinki tetaplah MOU dimana masyarakat Aceh pada satu kondisi tidak lagi percaya akan apa yang disepakati tersebut maka kita bisa kembali ke meja perundingan tentang kedaulatan Aceh. Benny harus hati hati berbicara dan mencolek masalah MOU Helsinki ini dan sangat mungkin Benny akan terjebak dalam konflik psikologi dengan rakyat Aceh dikemudian hari,” kata Azhari Hamid, Putra Aceh yang tidak pernah bermukim di Aceh.
Menurutnya, rakyat Aceh sesungguhnya tidak butuh MOU tersebut yang dibutuhkan rakyat Aceh adalah keadilan dalam pengelolaan sumber sumber daya dan sinergitas sebagai pemerintah otonom dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah disepakati sementara sampai saat ini.
“Benny K Harman juga perlu instrospeksi diri bagaimana Pemerintah RI saat itu dipimpin oleh SBY yang notabene adalah sesepuh partai dimana dirinya bernaung saat ini. Begitu sulit menjelaskan saat kontestasi pilpres SBY periode kedua, Aceh telah memberikan kepercayaan besar kepada SBY untuk memimpin kembali Indonesia dengan persentase kemenangan mutlak di Aceh,” jelasnya.
