“Siapapun yang ingin jadi anggota DPR atau DPD, berjuang untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, konsep-konsepnya, komitmennya kepada rakyat. Dengan demikian rakyat yakin bahwa yang dipilih berjuang untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan partai semata,” kata SBY, dikutip laman setneg.go.id.
Putusan era Mahfud MD
Dalam putusannya, MK yang saat itu diketuai Mohammad Mahfud MD memutus Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 inkonstitusional dan tak berlaku.
Permohonan Soleh, Sutjipto, Septi, dan Jose dikabulkan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai pasal itu inkonstitusional karena “bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat” dalam konstitusi.
“Jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil,” tulis Mahfud dkk dalam pertimbangan putusannya.
Disinggung mereka, dalam pemilu presiden, kandidat yang menang adalah mereka yang meraup suara terbanyak, dan tak ada peran nomor urut di situ.
“Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya,” lanjut mereka.
Putusan ini membuat pemilu legislatif pada tahun 2009 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka secara murni. Artinya, caleg yang terpilih sebagai anggota DPR RI, maupun anggota DPRD, memang berdasarkan jumlah suara. Nomor urut tak lagi punya peran sentral. Bukan ranah MK? Pada kesempatan pertama, yang dilakukan MK dalam cawe-cawe urusan sistem pemilu legislatif memang tak terlalu besar.
Secara umum, MK tak mengubah sistem proporsional daftar calon terbuka. Namun, MK tetap membuat perubahan berarti dalam sistem tersebut, dengan mengubah mekanisme penentuan caleg yang berhak mendapatkan kursi Dewan.
Pada 2024, kekhawatiran menyeruak seandainya intervensi MK jauh melebihi preseden 2008. Jika apa yang disampaikan Denny benar, bahwa MK akan menyatakan inkonstitusional pasal berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, maka akan ada masalah ketatanegaraan yang timbul dan berdampak panjang.
“Sistem pemilu itu adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan misalnya konfigurasi politik di Indonesia, mempertimbangkan sosiokultural yang ada dan lain sebagainya,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz, Rabu (01/06/23.
Ia menambahkan, UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit sistem pemilu yang harus digunakan Indonesia. Ia menganggap, hal itu berarti konstitusi memberi keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilu yang paling sesuai dengan kondisi aktual bangsa. Jika MK menentukan bahwa pemilu sistem proporsional terbuka inkonstitusional, dan menetapkan sistem pemilu tertentu yang konstitusional, maka dikhawatirkan sistem-sistem lain tak bisa digunakan di masa depan.
“Mungkin sekarang sistem pemilu yang lebih relevan adalah sistem proporsional. Tetapi, di masa depan nanti bisa jadi yang lebih relevan adalah sistem campuran atau sistem mayoritas,” ujar Kahfi memberi contoh.
“Ketika MK memutuskan satu sistem yang konstitusional, maka tidak ada ruang evaluasi sistem di masa depan,” sambungnya.
Kahfi berujar, dalam naskah kesimpulan yang diserahkan ke MK, Perludem menyebut bahwa “akan sangat berbahaya ketika sistem pemilu itu diputuskan oleh MK”.
Perludem disebut meminta MK menolak gugatan ini. Seandainya memang pemilu sistem proporsional terbuka perlu dievaluasi, maka proses itu dilakukan di DPR RI melalui mekanisme open legal policy alih-alih ditentukan oleh MK.
Sumber: kompas.com
(Red)
