Berkaitan dengan postur APBD di Provinsi Kepri. Tito menyebut sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
Untuk itu Tito Karnavian menyampaikan pesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah. Tito juga menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
“Tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya untuk Menteri Dalam Negeri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
Ia menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
“Bantuan Pangan Pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Ia optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target.
Turut hadir dalam rakor tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Staf Khusus Mendagri Bidang Hukum dan Keamanan Irjen Pol Herry Heryawan, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, dan seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri.
(Red)
