Terlebih, sambung dia, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP dipimpin langsung oleh fraksi PDIP.
“Kita bisa mengecek bersama, panja dari PDIP, lalu sekarang PDIP sekarang meminta ditunda. Ini jelas-jelas merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” terang dia.
Senada dengan hal tersebut, sekretaris DPD PROJO Kepri, Dado Herdiansyah meminta sejumlah pemangku kepentingan tidak melakukan playing victim, dengan bersandiwara untuk mendapat simpati rakyat.
“Mari kita jujur dan terbuka dalam diskursus politik ini, dan berhenti memainkan peran sebagai korban dari kebijakan yang sejatinya merupakan hasil kesepakatan bersama,” sebut dia.
Atas hal itu, DPD PROJO Kepri, meminta kepada para pemangku kepentingan saat ini, hal yang lebih penting adalah bagaimana secara bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi negara kedepannya.
“PROJO menilai, seyogyanya fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat. Dan PROJO berkomitmen penuh untuk mendukung segala kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto di garda terdepan,” tegas dia./Red.
