“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional,” kata Gubernur Ansar.
Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka. UNHCR Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
“Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia,” tulis UNHCR Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Provinsi Kepri. Namun, dilansir antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memastikan bahwa Pulau Galang tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah masih mencari lokasi pengungsian di tempat lain dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau.
“Ndak, justru jangan sampai seperti pulau Galang. Forkopimda tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu,” kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/23).
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam press briefing, Selasa (12/12/23) mengatakan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di Aceh. Iqbal juga menyebut, yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.
“Akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang tidak kunjung usai. Indonesia akan melakukan segala kemampuannya untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan,” kata Iqbal.
(Red)
