“Selanjutnya, untuk mendorong pembangunan industri padat modal maka industri alternatif seperti industri padat karya yang akan melakukan relokasi ke luar wilayah juga penting untuk dikaji,” tandasnya.
Menurutnya, beberapa prasyarat kunci seperti ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pasokan air bersih, sanitasi dan sejumlah sarana prasarana pokok lainnya sangat penting untuk dihadirkan.
“Ini penting, dikarenakan pertumbuhan pusat ekonomi suatu kawasan harus didukung oleh berbagai sarana dan infrastruktur dasar. Ini untuk memudahkan kegiatan produksi dan dustribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya dan efisiensi waktu. Sehingga hal ini akan mencpitakan iklim usaha dan kegiatan ekonomi yang sehat dan kompetitif,” ucapnya.
Tantangan
Di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus disiasati dengan baik dan jeli. Beberapa tantangan serius untuk pengembangan industri dan ekonomi di Banteng Selatan ini antara lain:
“Pertama, infrastruktur yang terbatas. Harus diakui bahwa ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah ini masih sangat minim. Hal ini turut menghambat akselerasi pengembangan industri dan ekonomi kawasan,” ungkapnya.
Kedua pengembangan industri padat modal. Harus diakui bahwa Banten Selatan masih belum cukup siap untuk dikembangkan menjadi kawasan industri padat modal. Ini dikarenakan banyak kelemahan yang harus dibenahi dan sisesuaikan, seperti akses teknologi, kesiapan sumber daya manusia dan konteks pengembangan industrial di kawasan ini yang mayoritas berbasis sektor pertanian, parisiwata, perkebunan dan perikanan.
“Industri padat modal harus didorong dan dijadikan sebagai industri utama untuk memajukan kawasan ini,” katanya.
Ketiga, kepastian hukum. Hal paling krusial yang perlu dipertimbangkan pemerintah setempat ialah masalah kepastian hukum. Kepastian hukum akan menentukan seberapa ekektif dan efisien pengembangan bisnis dan ekonomi di Banten Selatan. Tanpa ini, mustahil ekonomi dan industri bisa tumbuh dan berkembang.
“Keempat, kebijakan investasi yang masif. Kendala investasi masih menjadi PR besar bagi pembangunan di Banten Selatan. Harus ada kebijakan yang ramah terhadap investasi sehingga para investor dan pelaku usaha mau membangun bisnis dan usahanya di sana. Kemudahan izin dan kelonggaran berbisnis tentu akan menjadi nilai tambah untuk menggeliatkan perekonomian kawasan,” pungkasnya.
Pihaknya berharap, poin-poin penting yang disampaikan itu dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemda setempat untuk mendorong akselerasi pembangunan yang ada.
Sebelumnya, kegiatan Talkshow Bank Indonesia itu dibuka oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar dan Perwakilan BI Banten.
Selain itu, terdapat sejumlah pembicara yang turut diundang dalam diskusi tematik tersebut, di antaranya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah yang diwakili Bappeda Banten dan Ketua ISEI Banten H.E.R. Taufik./Red.
