Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, juga menyoroti pembenahan tata kelola kawasan investasi di Batam, khususnya terkait irisan kebijakan antara Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang berbeda dengan daerah lain, baik dari sisi insentif fiskal maupun nonfiskal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi agar tidak terjadi benturan antara FTZ, KEK, dan PSN.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa posisi Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) selama ini dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan investasi.
Menurutnya, penguatan kebijakan sebaiknya difokuskan pada optimalisasi FTZ itu sendiri. Sehingga pihaknya menyoroti adanya kebijakan KEK dan PSN di wilayah FTZ dikhawatirkan dapat berbenturan dengan fasilitas FTZ itu sendiri.
Dalam diskusi turut dibahas sejumlah isu strategis lintas sektor, antara lain terkait perizinan dasar dan lingkungan, pengawasan kepabeanan dan tenaga kerja asing, integrasi sistem informasi, pasokan energi dan air bagi industri, pengelolaan lingkungan, serta penguatan pengawasan kawasan.
Sebagai langkah strategis ke depan, BP Batam mendorong penguatan peran Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara penuh, dengan meminimalkan adanya irisan kebijakan dengan skema lain seperti KEK dan PSN.
KPK juga menyoroti pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, pelaporan, dampak lingkungan serta regulasi yang berlaku, guna memastikan investasi yang masuk memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat.
Melalui koordinasi ini, BP Batam dan KPK sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan bahwa pengembangan kawasan industri, KEK, dan PSN di Batam dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan nasional./Red.
