Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, menyambut kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi pada Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rabu (08/04).
Kunjungan tim KPK yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, Dian Patria, bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas investasi di kawasan strategis nasional.
KPK menilai bahwa sektor Kawasan Industri, KEK, dan PSN memiliki kerentanan pada aspek kepatuhan perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola secara menyeluruh.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menegaskan pentingnya memastikan seluruh insentif yang diberikan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sekaligus mencegah praktik moral hazard pada kawasan industri di tengah tantangan global yang dinamis.
“Kami sangat mengapresiasi diskusi yang dinamis bersama BP Batam. Ini memperkaya koordinasi dalam memetakan risiko pencegahan korupsi, penyelesaian masalah lintas pihak, serta penyelamatan kekayaan negara pada kawasan strategis,” ujar Dian Patria.
KPK menerangkan telah melakukan kunjungan ke sejumlah Kawasan Industri Strategis di Indonesia guna melihat secara langsung berbagai aspek guna memastikan bahwa insentif yang diberikan negara kepada Kawasan Industri, KEK atau PSN telah memberikan manfaat bagi kepentingan negeri dan masyarakat.
“Indeks persepsi kita turun dimana yang di survey adalah pelaku usaha multinasional. Kita mau pastikan jangan sampai ada moral hazard dan realita bahwa investasi tidak membawa manfaat buat negara. Mari memastikan kepatuhan Pelaku Usaha dalam KI, KEK, dan PSN kepada negara, apakah sudah bayar pajak, ikuti SOP dan patuh pada aturan. Pelaku usaha harus comply, begitupun dengan pengawasannya.” Terang Dian.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen BP Batam dalam memperkuat tata kelola kawasan strategis yang bersih dan akuntabel, khususnya pada Kawasan Industri, KEK, dan PSN di wilayah Batam, Kepulauan Riau.
“Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam pencegahan korupsi pada kawasan industri, KEK, dan PSN.” ujar Amsakar.
