Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Batam Tahun 2026, pada Rabu (15/10).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto. Turut hadir Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, perguruan tinggi, serta insan pers.
Dalam laporan Sekretaris Dewan Dr. Ridwan Apandi disebutkan bahwa sebanyak 36 dari 50 anggota dewan menandatangani daftar hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Ketua DPRD Kamaluddin dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan agenda penting dalam rangka memastikan DPRD berperan aktif dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat. Setelah membuka rapat secara resmi, Kamaluddin mempersilakan Bapemperda untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.
Laporan Bapemperda
Laporan dibacakan oleh Juru Bicara Bapemperda Muhammad Putra Pratama Jaya, SM. Dalam laporannya, Putra menyampaikan bahwa fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
“Proses pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum agar menghasilkan perda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Putra dalam laporannya.
